Perlengkapan Masyarakat Mitra Polhut (MMP)

Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan yang selanjutnya disingkat MMP adalah kelompok masyarakat sekitar hutan yang membantu Polhut dalam pelaksanaan perlindungan hutan dibawah koordinasi, pembinaan dan pengawasan intansi pembina. (Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P4.56/Menhut-II/2014 Tentang Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan)

SONOKELING MASUK DAFTAR APPENDIX II CITES

Pohon Sonokeling (Dalbergia latifoliamerupakan salah satu tanaman agroforestri yang populer di Indonesia. Pohon ini ditanam dalam sistem tumpangsari, diselingi dengan aneka tanaman pangan seperti padi ladang, jagung, ubi kayu, atau kacang-kacangan, daun pohon sonokeling dimanfaatkan untuk pakan ternak dan pupuk, Sonokeling terutama dimanfaatkan kayunya, yang memiliki pola-pola yang indah, ungu bercoret-coret hitam, atau hitam keunguan berbelang dengan coklat kemerahan. Kayu ini biasa digunakan untuk membuat mebel, almari, serta aneka perabotan rumah berkelas tinggi. Venirnya yang bernilai dekoratif digunakan untuk melapisi permukaan kayu lapis mahal. Karena sifatnya yang baik, kayu sonokeling juga sering digunakan untuk membuat barang ukiran dan pahatan, barang bubutan, alat-alat musik dan olahraga, serta perabot kayu bengkok seperti gagang payung, tongkat jalan dan lain-lain hijau, kayu sonokeling juga kuat dan awet, sehingga tidak jarang digunakan dalam konstruksi seperti untuk kusen, pintu dan jendela, serta untuk membuat gerbong kereta api. Atau untuk peralatan seperti gagang kapak, palu, bajak dan garu, serta untuk mesin-mesin giling-gilas. Selain itu, sonokeling dipakai pula dalam pembuatan lantai parket.

KETENTUAN PENGANGKUTAN KAYU HUTAN HAK DENGAN NOTA ANGKUTAN

Deregulasi pengangkutan kayu yang berasal dari hutan hak atau kebun atau lahan masyarakat terjadi dipenghujung tahun 2016, yaitu dengan diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor: P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tahun 2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1765 pada tanggal 21 November 2016.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor: P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tahun 2016 ini telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2007 tentang Penetapan Jenis-Jenis Kayu yang Berasal dari Hutan Hak di Provinsi Sumatera Utara yang Pengangkutannya Menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU),

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2016


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menurut saya sangat dinamis peraturan baru, pencabutan perturan lama, dan perubahan peraturan, belum lagi   penomorannya panjang serta beda beda, karna saya orangnya mudah lupa, saya mencatatnya di sini, semoga ada manfaatnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terbaru ini untuk sahabat :)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, TINDAK PIDANA & KESALAHAN

Pada masa masa indah saat kuliah, istilah "Pertanggungjawaban pidana" sepertinya hanya teori yang menghiasi modul kuliah hukum pidana. tapi setelah memasuki dunia kerja selaku penegak hukum baru terasa rumus pertanggungjawaban pidana itu bekerja

ASAS LEGALITAS
Orang tidak akan dipidana jika ia melakukan perbuatan yang belum ada peraturan yang melarang perbuatan tersebut, Orang tidak akan dipidana walaupun ia melakukan perbuatan yang sudah ada peraturan yang melarangnya tetapi larangan dalam peraturan tersebut tidak ada ancaman sanksi pidananya. Pendeknya dapat dikatatakan setiap orang tidak dapat dipidana atas perbuatannya kecuali: 
  • Ada undang undang yang melarang perbuatan;
  • Larangan tersebut disertai sanksi pidana;
  • Undang undang tersebut sudah ada sebelum perbuatan dilakukan

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Setelah kemarin saya menulis artikel tentang "STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN" sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, hari ini saya susun artikel tentang STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Masih berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang sama disebutkan bahwa Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup berbentuk dinas dengan Nomenklatur untuk di Provinsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, sedangkan Nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di Kabupaten/Kota adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan menyebutkan bahwa Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan berbentuk dinas. Nomenklatur di Provinsi adalah Dinas Kehutanan Provinsi sedangkan Nomenklatur di Kabupaten/Kota adalah Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota
Dinas Kehutanan adalah:
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang kehutanan,
Perangkat Daerah adalah: unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Patroli Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Ada perbedaan atau bisa dibilang perkembangan rumusan delik tindak pidana dalam Undang undang Nomor 4  tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1997) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009). Jika pada UUKKPPLH  1982 hanya mengenal delik materil, maka di UUPLH 1997 dan UUPPLH 2009 perumusan deliknya bersifat delik materil dan delik formil bahkan di UUPPLH 2009 delik formilnya lebih banyak dibandingkan UULH 1997.

TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

tata naskah dinas kementerian lingkungan hidup dan kehutanan terbaru
tata naskah dinas kementerian lingkungan hidup dan kehutanan

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan acuan dalam pengelolaan tata naskah dinas lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.63/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, proses penyesuaian diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak diundangkan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.63/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diundangkan tanggal 2 Februari 2016

KETENTUAN PENGANGKUTAN KAYU HUTAN HAK TERBARU 2016

artikel ini telah diupdate di sini

Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak adalah kegiatan yang meliputi pemanenan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran. Diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.21/Menlhk-Ii/2015 Tahun 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak yang mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak.

Dalam rangka ketertiban peredaran hasil hutan hak dan bertujuan untuk melindungi hak privat serta kepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan dan pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak dilakukan Penatausahaan hasil hutan pada hutan hak.

Deregulasi dan debirokratisasi Tata usaha kayu yang bersal dari hutan hak ini tentu diharapkan dapat menggairahkan masyarakat untuk menanam Pohon, karena kemudahan perizinan pemanfaatan penebangan dan pengangkutan kayu nya. Tapi bagi saya hal ini sangat menimbulkan kegelisahan dan kekhawatiran penyalahgunaan kemudahan perizinan, dan menjadi modus untuk menggunakan dokumen SKAU yang mudah dibuat atau diduplikasi ini untuk melegalisasi praktek ilegal loging.

Kegelisahan saya ini benar benar nyata.. saya pernah menangani perkara oknum penerbit SKAU dalam satu bulan menandatangani setidaknya 350 lembar dokumen SKAU kosong dan memberikannya kepada orang yang tidak bertanggungjawab tanpa ada permohonan penerbitan SKAU yang didalamnya menerangkan asal kayu dan tanpa melakukan pengecekan, parahnya salah satu dokumen terungkap digunakan untuk memanen dan mengngkut kayu dari kawasan Hutan yang bukan hutan hak... bahkan dikasus yang lain juga terungkap pemanenan dan pengangkutan kayu menggunakan SKAU yang berasal dari hutan konservasi, kalo sudah begini siapa yang disalahkan?... Peraturan, Pengelola hutan, Polisi Kehutanan atau penjahatnya?

ASAS SUBSIDIARITAS HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mulai tanggal 3 Oktober 2009, Pada BAB XVII Ketentuan Penutup Pasal 125 disebutkan bahwa Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
asas subsidiritas pidana lingkungan hidup
Pencemaran Lingkungan Mengancam Kita dan Orang Orang yg Kita Sayang
Deregulasi undang undang lingkungan hidup ini terdapat beberapa perbedaan, salah satunya adalah penerapan asas subsidiaritas hukum pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan. Dalam UUPPLH 2009 asas subsidiaritas hukum pidana masih dipertahankan ketentuannya, namun hanya untuk tindak pidana lingkungan hidup tertentu.
Asas subsidiaritas hukum pidana adalah:
Penerapan Instrumen hukum pidana yang dilakukan sebagai tambahan (subsider) manakala instrumen hukum lainnya tidak berfungsi, atau penerapan hukum pidana merupakan ultimum remidium (upaya /obat terakhir)