PENIPUAN MODUS HIPNOTIS


Sehubungan dgn berita di media sosial Facebook, tentang penipuan modus hipnotis oleh orang berseragam polhut, karena hal ini tidak hanya menyangkut pribadi tetapi juga kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (khususnya Polisi Kehutanan) dan POLRI.

maka agar tidak terjadi keresahan di masyarakat bersama ini saya sampaikan hal-hal sbb:
  1. Orang berseragam polhut di gambar tersebut adalah saya M. Hariyanto,  Jabatan Polisi Kehutanan Muda pada BPPHLHK wilayah Sumatera;
  2. Saya belum pernah ke kota Kupang Nusa Tenggara Timur, apalagi melakukan penipuan di kota Kupang, NTT;
  3. Saya meyatakan bahwa berita tersebut tidak benar
  4. Karena berita ini juga menyangkut institusi Kepolisian (Polda Lampung), saya akan melaporkan hal ini Ke Kepolisin Polda Lampung
Demikian, terimakasih atas perhatian.
Read more

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Setelah kemarin saya menulis artikel tentang "STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN" sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, hari ini saya susun artikel tentang STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Masih berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang sama disebutkan bahwa Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup berbentuk dinas dengan Nomenklatur untuk di Provinsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, sedangkan Nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di Kabupaten/Kota adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota
Dinas Lingkungan Hidup adalah: "Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang lingkungan hidup"
Perangkat Daerah adalah: "Unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah"

I. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dalam ketentun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016 di klasifikasikan menjadi 3 Tipe Perangkat Daerah yaitu:
  1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar,
  2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi tipe B dengan beban kerja yang sedang;
  3. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi tipe C dengan beban kerja yang kecil.
STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI TYPE A
STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI TYPE A
STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI TYPE B
STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI TYPE B
STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI TYPE C
STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI TYPE C

II. Penggabungan Dinas Provinsi
Penggabungan Dinas Provinsi diatur dalam Pasal 14 Permen LHK No.P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016 sebagai berikut:
  1. Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan lingkungan hidup dan/atau urusan pemerintahan bidang kehutanan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk Dinas daerah provinsi sendiri, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan/atau urusan pemerintahan bidang kehutanan digabung dengan dinas lain.
  2. Urusan Pemerintahan yang dapat dilakukan penggabungan bersama bidang lingkungan hidup dan/atau bidang kehutanan dalam 1 (satu) dinas Daerah provinsi adalah urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan.
  3. Penggabungan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan/atau bidang kehutanan sebagaimana dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan.
  4. Tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan.
  5. Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan yang mencerminkan Urusan Pemerintahan yang digabung

III. Unit Pelaksana Teknis Provinsi
Unit Pelaksana Teknis Provinsi diatur dalam Pasal 15 Permen LHK No.P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016 sebagai berikut:
  1. Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi dapat membentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 
  2. Unit pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi. terdiri atas: a. unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan b. unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil. 
  3. Pembentukan unit pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri.
  4. Klasifikasi unit pelaksana teknis dan pembentukan unit pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran 5, Lampiran 7, Lampiran 9, Lampiran 10, Lampiran 11 dan Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permen LHK No.P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016

A. UPTD Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Ketentuan terkait Pembagian Tugas Dan Fungsi Unit Kerja Pada UPTD Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Diatur dalam Lampiran 5 Permen LHK No.P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016

Tugas UPTD Pengelolaan Sampah: 
Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penanganan sampah di TPA/TPST Regional.

Fungsi  UPTD Pengelolaan Sampah:

  1. Pelaksanaan pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu skala regional dari sumber sampah, TPS, TPS3R, dan tempat pengolahan ke TPA dan/atau TPST Regional.
  2. Pelaksanaan pengolahan sampah skala regional (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi).
  3. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah skala regional (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas).
  4. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPST/TPA Regional.
  5. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan TPST/TPA Regional.
  6. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan TPST/TPA Regional.


Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah
UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi merupakan satu unit pengelola TPST/TPA Regional. Sedangkan kriteria penentuan besaran UPTD adalah didasarkan pada jenis layanan yang dilaksanakan, dengan rincian:
  1. TPST/TPA Regional yang hanya melaksanakan kegiatan pengelolaan TPST/TPA Regional merupakan UPTD Pengelolaan Sampah Kelas B.
  2. TPST/TPA Regional yang melaksanakan kegiatan pengangkutan serta pengelolaan TPST/TPA Regional merupakan UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A.
Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A
Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A
Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah Kelas B
Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah Kelas B


B. UPTD Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Ketentuan terkait Pembagian Tugas Dan Fungsi Unit Kerja Pada UPTD Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Diatur dalam Lampiran 7 Permen LHK No.P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016

Tugas UPTD Laboratorium Lingkungan: 
Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan.
Fungsi UPTD Laboratorium Lingkungan:
  1. Menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya.
  2. Menjaga standar kompetensi dan objektifitas personel
  3. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium
  4. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja
  5. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan
  6. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan
  7. Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
  8. Validasi klaim ketidakpastian pengujian
  9. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan
  10. Menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi
  11. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium
  12. Penanganan pengaduan hasil pengujian
  13. Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan
  14. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak
  15. Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen didaerah tapak
  16. Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain.

Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan
STRUKTUR ORGANISASI UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN KELAS A
STRUKTUR ORGANISASI UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN KELAS A
STRUKTUR ORGANISASI UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN KELAS B
STRUKTUR ORGANISASI UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN KELAS B

IV. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota dalam ketentun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016 di klasifikasikan menjadi 3 Tipe Perangkat Daerah yaitu:
  1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, 
  2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota tipe B dengan beban kerja yang sedang;
  3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota Tipe C dengan beban kerja yang kecil.
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota tipe A
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota tipe A
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota tipe B
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota tipe B
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota tipe C
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota tipe C

V. Penggabungan Dinas Kabupaten/Kota
Penggabungan Dinas Kabupaten/ Kota di atur dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016 sebagai berikut:
  1. Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan lingkungan hidup dan/atau urusan pemerintahan bidang kehutanan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk Dinas daerah kabupaten/kota sendiri, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan/atau urusan pemerintahan bidang kehutanan digabung dengan dinas lain. 
  2. Urusan Pemerintahan yang dapat dilakukan penggabungan bersama bidang lingkungan hidup dan/atau bidang kehutanan dalam 1 (satu) dinas Daerah kabupaten/kota adalah urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan. 
  3. Penggabungan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan/atau bidang kehutanan dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan. 
  4. Tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan. 
  5. Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.yang mencerminkan Urusan Pemerintahan yang digabung.

VI. Unit Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota

UPT Kabupaten /Kota diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016 sebagai berikut:
  1. Dinas yang melaksanakan urusan lingkungan hidup dapat membentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
  2. Unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi. terdiri atas: unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
  3. Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
  4. Klasifikasi dan tata cara pembentukan unit pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran 6 dan Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016


A. UPTD Pengelola Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
Ketentuan terkait Pembagian Tugas Dan Fungsi Unit Kerja Pada UPTD Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota Diatur dalam Lampiran 6 Permen LHK No.P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016

Tugas UPTD Pengelola Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota adalah: Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penanganan sampah di Kabupaten/Kota.

fungsi UPTD Pengelola Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota adalah:
  1. Pelaksanaaidu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R Kabupaten/Kota.
  2. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA dan/atau TPST Kabupaten/Kota.
  3. Pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi).
  4. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas).
  5. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atauTPST Kabupaten/Kota.
  6. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, Pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Kabupaten/Kota.
  7. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA Kabupaten/Kota.
Struktur Organisasi UPTD Pengelola Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
Kriteria besaran UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang digunakan adalah menurut jumlah penduduk yang dilayani, dengan indikator:
  1. Jumlah penduduk < 100.000 jiwa merupakan UPTD Pengelolaan Sampah Kelas B.
  2. Jumlah penduduk 100.000 – 500.000 jiwa merupakan UPTD Kelas A.
  3. Jumlah penduduk > 500.000 jiwa merupakan UPTD Kelas A dan dapat dibentuk lebih dari satu UPTD.
Struktur Organisasi UPTD Pengelola Sampah Kelas A Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
Struktur Organisasi UPTD Pengelola Sampah Kelas A 
Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
Struktur Organisasi UPTD Pengelola Sampah Kelas B
Struktur Organisasi UPTD Pengelola Sampah Kelas B

B. UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Ketentuan terkait Pembagian Tugas Dan Fungsi Unit Kerja Pada UPTD Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Diatur dalam Lampiran 8 Permen LHK No.P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016

Tugas UPTD Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yaitu Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan.

fungsi UPTD Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah:
  1. Menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya.
  2. Menjaga standar kompetensi dan objektifitas personel.
  3. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium.
  4. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.
  5. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan.
  6. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan.
  7. Validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan.
  8. Validasi klaim ketidakpastian pengujian.
  9. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan.
  10. Menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi.
  11. Pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium
  12. Penanganan pengaduan hasil pengujian.
  13. Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan.
  14. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak.
  15. Melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen didaerah tapak.
  16. Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain.
Kriteria besaran UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang digunakan adalah menurut jumlah objek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam satu Kabupaten/Kota, dengan indikator:
  1. Jumlah objek ≤ 50 titik sampel merupakan UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas B.
  2. Jumlah objek > 50 titik sampel merupakan UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A.
Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota 
Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota  Kelas A
Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota  Kelas A
Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota  Kelas B
Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota  Kelas B

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota,  ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan berlaku sejak tanggal diundangkan dan peraturan ini telah Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2016. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbentuk Badan/ Kantor/ Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota harus dibentuk dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Untuk lebih jelasnya terkait BENTUK, NOMENKLATUR, TIPE, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI Dinas Lingkungan Hidup silahkan download dan baca pdf Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan di bawah ini
Read more

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan menyebutkan bahwa Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan berbentuk dinas. Nomenklatur di Provinsi adalah Dinas Kehutanan Provinsi sedangkan Nomenklatur di Kabupaten/Kota adalah Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota
Dinas Kehutanan adalah:
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang kehutanan,
Perangkat Daerah adalah: unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN 

I. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN PROVINSI
Dinas Kehutanan Provinsi dalam ketentun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016 di klasifikasikan menjadi 3 Tipe Perangkat Daerah yaitu:
  1. Dinas Kehutanan Provinsi tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, 
  2. Dinas Kehutanan Provinsi tipe B dengan beban kerja yang sedang; dan 
  3. Dinas Kehutanan Provinsi tipe C dengan beban kerja yang kecil.

A. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Tipe A
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN PROPINSI TYPE A
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN PROVINSI TYPE A

B. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Tipe B
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN PROPINSI TYPE B
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN PROPINSI TIPE B

C. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Tipe C
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN PROVINSI TIPE C
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN PROVINSI TIPE C
Pembagian Tugas dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Tipe A, Tipe B dan Tipe C, tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

D. Penggabungan Dinas  Provinsi
Penggabungan Dinas Provinsi diatur dalam Pasal 14 Permen LHK No.P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016 sebagai berikut:
  1. Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan lingkungan hidup dan/atau urusan pemerintahan bidang kehutanan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk Dinas daerah provinsi sendiri, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan/atau urusan pemerintahan bidang kehutanan digabung dengan dinas lain.
  2. Urusan Pemerintahan yang dapat dilakukan penggabungan bersama bidang lingkungan hidup dan/atau bidang kehutanan dalam 1 (satu) dinas Daerah provinsi adalah urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan.
  3. Penggabungan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan/atau bidang kehutanan sebagaimana  dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan.
  4. Tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan.
  5. Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan yang mencerminkan Urusan Pemerintahan yang digabung.

E. Unit Pelaksana Teknis Provinsi
Unit Pelaksana Teknis Provinsi diatur dalam Pasal 15 Permen LHK No.P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016 sebagai berikut:
  1. Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi dapat membentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 
  2. Unit pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi  dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi. terdiri atas: a. unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan b. unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil. 
  3. Pembentukan unit pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri.
  4. Klasifikasi unit pelaksana teknis dan pembentukan unit pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Kehutanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran 5, Lampiran 7, Lampiran 9, Lampiran 10, Lampiran 11 dan Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permen LHK No.P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016

E.1. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
Ketentuan terkait Pembagian Tugas Dan Fungsi Unit Kerja Pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Diatur dalam Lampiran 9 Permen LHK No.P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016

Tugas UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH):
Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan

Fungsi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH):
  1. Pelaksanaan tata hutan pada wilayah KPH. 
  2. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH. 
  3. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH. 
  4. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH. 
  5. Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH. 
  6. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH. 
  7. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan KPH.
  8. Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di KPH.
  9. Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan.
  10. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
  11. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH.
  12. Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan.

Struktur organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
struktur organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan KELAS A
struktur organisasi UPTD KPH KELAS A

Struktur organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kelas B
Struktur organisasi UPTD KPH Kelas B

E.2. UPTD Balai Pengelolaan Hutan
Ketentuan terkait Pembagian Tugas dan Fungsi Unit Kerja Pada UPTD Balai Pengelolaan Hutan diatur dalam Lampiran 10 Permen LHK No.P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016

Tugas UPTD Balai Pengelolaan Hutan
Melaksanakan sebagian tugas tugas Dinas di bidang teknis rehabilitasi dan reklamasi lahan, pemberdayaan masyarakat, penyuluhan kehutanan, perlindungan hutan, dan pengawasan pemanfaatan sumber daya hutan, dan pelayanan masyarakat. 

Fungsi UPTD Balai Pengelolaan Hutan:
  1. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan hutan produksi dan hutan lindung serta hutan yang dibebani hak di wilayah areal kerjanya.
  2. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi lahan yang berada di luar kawasan hutan negara.
  3. Pelaksanaan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara.
  4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran, dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerjanya.
  5. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES.
  6. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara.
  7. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.

Struktur organisasi UPTD Balai Pengelolaan Hutan
Struktur organisasi UPTD Balai Pengelolaan Hutan Kelas A
Struktur organisasi UPTD Balai Pengelolaan Hutan Kelas A
Struktur organisasi UPTD Balai Pengelolaan Hutan Kelas B
Struktur organisasi UPTD Balai Pengelolaan Hutan Kelas B

E.3. UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) Lintas Kabupaten /Kota
Ketentuan terkait Pembagian Tugas dan Fungsi Unit Kerja Pada UPTD TAHURA diatur dalam Lampiran 11 Permen LHK No.P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016

Tugas UPTD TAHURA lintas Kabupaten /Kota:
Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Kabupaten/Kota.

Fungsi UPTD TAHURA lintas Kabupaten /Kota:
  1. Pelaksanaan inventarisasi potensi, tata kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
  2. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
  3. Pelaksanaan perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
  4. Pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
  5. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam pada kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
  6. Pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
  7. Pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
  8. Pelaksanaa penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
  9. Pelaksanaan penerimaan PNBP dalam pemanfaatan SDH di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
  10. Pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan TAHURA.

Struktur Organisasi TAHURA lintas Kabupaten/Kota
Struktur Organisasi UPTD TAHURA KELAS A
Struktur Organisasi UPTD TAHURA KELAS A
Struktur Organisasi UPTD TAHURA KELAS B
Struktur Organisasi UPTD TAHURA KELAS B

E.4. UPTD Kebun Raya
Ketentuan terkait Pembagian Tugas dan Fungsi Unit Kerja Pada UPTD TAHURA diatur dalam Lampiran 12 Permen LHK No.P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016

Tugas UPTD Kebun Raya: Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan KEBUN RAYA.

Fungsi UPTD Kebun Raya:
  1. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan dan penataan kawasan Kebun Raya;
  2. Pelaksanaan operasional perlindungan dan pengamanan di kawasan Kebun Raya;
  3. Pelaksanaan pengawetan genetik dan jenis tumbuhan di kawasan Kebun Raya;
  4. Pelaksanaan pemeliharaan kawasan melalui kegiatan perawatan dan penataan lingkungan di Kebun Raya;
  5. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan koleksi tumbuhan melalui kegiatan perbanyakan, perawatan dan pendokumentasian data koleksi tumbuhan;
  6. Pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan Kebun Raya;
  7. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan Kebun Raya;
  8. Pelaksanaan pemanfaatan kawasan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, wisata dan jasa lingkungan di Kebun Raya;
  9. Pelaksanaan pemanfaatan koleksi tumbuhan melalui kegiatan penelitian, pendidikan lingkungan dan konservasi tumbuhan, wisata alam dan jasa lingkungan di Kebun Raya;
  10. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur pendukung di kawasan Kebun Raya;
  11. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan atas pengusahaan pariwisata alam di kawasan Kebun raya;
  12. Pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan Kebun Raya;
  13. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Kebun Raya;
  14. Pelaksanaan penerimaan daerah dalam pemanfaatan kawasan Kebun Raya; dan
  15. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di UPTD Kebun Raya.

Struktur Organisasi UPTD Kebun Raya 
Struktur Organisasi UPTD Kebun Raya Kelas A
Struktur Organisasi UPTD Kebun Raya Kelas A
Struktur Organisasi UPTD Kebun Raya Kelas B
Struktur Organisasi UPTD Kebun Raya Kelas B


F. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi
Cabang Dinas Kehutanan Provinsi diatur dalam Pasal 16 dan lampiran 13 Permen LHK No.P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016 sebagai berikut:
  1. Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelaksanaan pelayanan publik urusan pemerintahan bidang kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dapat membentuk cabang dinas. 
  2. Wilayah kerja cabang dinas dapat meliputi 1 (satu) atau lebih kabupaten/kota. 
  3. Cabang dinas dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi. terdiri atas: a. cabang dinas kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan b. cabang dinas kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil. 
  4. Pembentukan cabang dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
  5. Cabang dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas cabang dinas. 
  6. Pada Dinas Kehutanan provinsi yang membentuk cabang dinas di kabupaten/kota, Dinas Kehutanan tersebut tidak mempunyai unit organisasi terendah, kecuali sekretariat. 

Tugas Cabang Dinas Kehutanan Provinsi:
Melaksanakan tugas penunjang dalam penyelenggaraan administrasi guna percepatan dan efisiensi pelayanan publik Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dan pelaksana kegiatan bidang kehutanan yang berada di luar kawasan hutan.

Fungsi Cabang Dinas Kehutanan Provinsi
  1. Pelaksanaan pelayanan, pemantauan, penilaian dan pengawasan admnistrasi dalam urusan bidang kehutanan pada wilayah kerjanya guna mendukung percepatan dan efisiensi pelayanan publik.
  2. Pelaksanaan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya.
  3. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran, dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerjanya.
  4. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES.
  5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya.
  6. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya.

 Struktur Organisasi Cabang Dinas Kehutanan Provinsi
 Struktur Organisasi Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Kelas A
 Struktur Organisasi Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Kelas A
 Struktur Organisasi Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Kelas B
 Struktur Organisasi Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Kelas B


II. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN/KOTA 
Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota dalam ketentun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016 di klasifikasikan menjadi 3 Tipe Perangkat Daerah yaitu:
  1. Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, 
  2. Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota tipe B dengan beban kerja yang sedang;
  3. Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota tipe C dengan beban kerja yang kecil.

A. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten/KotaTipe A
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN/KOTA TIPE A
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN/KOTA TIPE A

B. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten/KotaTipe B
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN/KOTA TIPE B
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN/KOTA TIPE B

C. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten/KotaTipe C
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN/KOTA TIPE C
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN/KOTA TIPE C

Pembagian Tugas dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota Tipe A, Tipe B dan Tipe C, tercantum dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

D. Penggabungan Dinas Kabupaten/Kota
Penggabungan Dinas Kabupaten/ Kota di atur dalam Pasal 24 sebagai berikut:
  1. Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan lingkungan hidup dan/atau urusan pemerintahan bidang kehutanan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk Dinas daerah kabupaten/kota sendiri, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan/atau urusan pemerintahan bidang kehutanan digabung dengan dinas lain. 
  2. Urusan Pemerintahan yang dapat dilakukan penggabungan bersama bidang lingkungan hidup dan/atau bidang kehutanan dalam 1 (satu) dinas Daerah kabupaten/kota adalah urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan. 
  3. Penggabungan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan/atau bidang kehutanan dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan. 
  4. Tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan. 
  5. Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.yang mencerminkan Urusan Pemerintahan yang digabung.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan berlaku sejak tanggal diundangkan dan perturan ini telah Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2016, Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbentuk Badan/ Kantor/ Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota harus dibentuk dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Untuk lebih jelasnya terkait BENTUK, NOMENKLATUR, TIPE, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI Dinas kehutanan silahkan download dan baca pdf Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74 /Menlhk/Setjen /Kum.1/8/ 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan di bawah ini
Read more

TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Patroli Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Ada perbedaan atau bisa dibilang perkembangan rumusan delik tindak pidana dalam Undang undang Nomor 4  tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1997) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009). Jika pada UUKKPPLH  1982 hanya mengenal delik materil, maka di UUPLH 1997 dan UUPPLH 2009 perumusan deliknya bersifat delik materil dan delik formil bahkan di UUPPLH 2009 delik formilnya lebih banyak dibandingkan UULH 1997.

Perbedaan delik materiel dan delik formil adalah :
Delik Materil (Materiil Delict) adalah:
"Delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang telah menimbulkan akibat dari perbuatan (Ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat dari perbuatan)".
Delik formil (Formeel Delict) adalah:
"Delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang, tanpa memandang akibat dari perbuatan".
Delik materiel dalam ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 99, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan:
  1. perbuatan yang  mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
  2. perbuatan yang  mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia
  3. perbuatan yang  mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat atau mati
Delik materil juga terdapat dalam Pasal 112 UUPPLH 2009 yaitu Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia

Sedangkan perbutan yang dilarang yang masuk kategori delik formil dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupter dapat pada Pasal 100 s/d Pasal 111 dan Pasal 113 s/d Pasal 115 anyara lain:
  1. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
  2. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
  3. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
  4. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;
  5. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
  6. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  7. Melakukan pembakaran lahan;
  8. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
  9. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
  10. Pejabat pemberi izin lingkungan yg menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL;
  11. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
  12.  Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  13. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
  14. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil


TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Perbuatan dan sanksi pidana dalam Hukum Pidana Khusus bidang lingkungan hidup yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain

DELIK MATERIL TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
PASAL PERBUATAN SANKSI PIDANA
98 (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup penjara Minimal 3 tahun - Maximal 10 tahun dan DendaMinimal3Miliar, Maximal Rp 10 Miliar
98 (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia penjara Minimal 4 tahun - Maximal 14 tahun dan denda Minimal Rp 4 Miliar - Maximal Rp 12 Miliar
98 (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati penjara Minimal 5 tahun - Maximal 15 tahun dan denda Minimal Rp 5 Miliar - Maximal Rp 15Miliar
99 (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup penjara Minimal 1tahun - Maximal 3tahun dan denda Minimal Rp 1 Miliar - Maximal Rp 3 Miliar
99 (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia penjara Minimal 2 tahun - Maximal 6 tahun dan denda Minimal Rp 2 Miliar - Maximal Rp 6 Miliar
99 (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati penjara Minimal 3tahun - Maximal 9tahun dan denda Minimal Rp 3Miliar - Maximal Rp 9Miliar
112 Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia penjara Maximal 1 tahun dan denda Maximal Rp 500 juta

DELIK FORMIL TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
PASAL PERBUATAN PIDANA
100(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan (hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali) penjara Maximal 3 tahun dan denda Maximal Rp 3 Miliar
101(1) Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g penjara Minimal 2 tahun - Maximal 6 tahun dan dendaMinimal2Miliar - Maximal Rp 6 tahun
102 Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) penjara Minimal 1 tahun - Maximal 3 tahun dan denda Minimal Rp 1 Miliar - Maximal Rp 3 Miliar
103 Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 penjara Minimal 1 tahun - Maximal 3 tahun dan denda Minimal Rp 1Miliar - Maximal Rp 3Miliar
104 Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 penjara Maximal 3tahun dan denda Maximal Rp 3Miliar
105 Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c penjara Minimal 4 tahun - Maximal 12 tahun dan denda Minimal Rp 4 Miliar - Maximal Rp 12Miliar
106 Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d penjara Minimal 5tahun - Maximal 15tahun dan denda Minimal Rp 5Miliar - Maximal Rp 15Miliar
107 Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang–undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b penjara Minimal 5 tahun - Maximal 15t ahun dan denda Minimal Rp 5 Miliar - Maximal Rp 15Miliar
108 Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h penjara Minimal 3 tahun - Maximal 10 tahun dan denda Minimal Rp 3 Miliar - Maximal Rp 10Miliar
109 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) penjara Minimal 1 tahun - Maximal 3 tahun dan denda Minimal Rp 1 Miliar - Maximal Rp 3 Miliar
110 Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i penjara Maximal 3 tahun dan denda Maximal Rp 3 Miliar
111(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yg menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) penjara Maximal 3 tahun dan denda Maximal Rp 3 Miliar
111(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) penjara Maximal 3 tahun dan denda Maximal Rp 3 Miliar
113 Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j penjara Maximal 1tahun dan denda Maximal Rp 1Miliar
114 Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah penjara Maximal 1 tahun dan denda Maximal Rp 1 Miliar
115 Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil penjara Maximal 1 tahun dan denda Maximal Rp 500 juta

Penerapan sanksi pidana penjara dan denda tersebut di atas bersifat komulatif bukan alternatif, jadi sanksinya diterapkan keduanya yaitu sanksi pidana penjara dan pidana denda, bukan salah satu dintaranya, pemberatan sanksi dapat dikenakn bagi pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana yaitu diperberat sepertiga

Selain ancaman pidana, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
  1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 
  2. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; 
  3. perbaikan akibat tindak pidana; 
  4. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikantanpa hak; dan/atau 
  5. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. (Pasal 119 UU No. 32/2009)
Mungkin sahabat  bertanya tanya dimana Pasal ketentuan pidana terkait perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dulu diatur dalam Pasal 41 dan 42 UUPLH 1997.

Dalam UUPPLH 2009 memang tidak disebutkan secara inplisit ancaman pidana bagi perbuatan yang mengkibatkan pencemaran lingkungan hidup, ketentuan tersebut tidak dibuang, tetapi diperjelas menjadi perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup implikasi hukumnya sama aja karena pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup sama dengan dilampauinya baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Glosarium dalam rumusan delik tindak pidana lingkungan hidup di UUPPLH 2009

Pencemaran lingkungan hidup 
Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan
Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL)
Amdal adalah: kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
B3 adalah: zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hiduplain.
Baku Mutu Air
Baku Mutu Air adalah: ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi,atau komponen yang ada atau harus ada,dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. 
Baku Mutu Air Limbah
Baku Mutu Air Limbah adalah: ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air . 
baku mutu air laut 
baku mutu air laut adalah: ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut. 
baku mutu gangguan
baku mutu gangguan adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.
baku mutu udara ambien
baku mutu udara ambien adalah: ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
baku mutu emisi 
baku mutu emisiadalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.
Baku mutu lingkungan hidup
Baku mutu lingkungan hidup adalah: "ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup"
Dumping (pembuangan) 
Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
Izin lingkungan
Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
Lingkungan hidup
Lingkungan hidup adalah: "kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain."
Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan,

Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Kerusakan lingkungan hidup
Kerusakan lingkungan hidup adalah: "perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup."
Perusakan lingkungan hidup
Perusakan lingkungan hidup adalah: "tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup." 

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum 

Untuk lebih jelasnya silahkan baca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bisa di download di bawah ini

Read more

TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

tata naskah dinas kementerian lingkungan hidup dan kehutanan terbaru
tata naskah dinas kementerian lingkungan hidup dan kehutanan

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan acuan dalam pengelolaan tata naskah dinas lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.63/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, proses penyesuaian diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak diundangkan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.63/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diundangkan tanggal 2 Februari 2016

Jenis jenis  Naskah Dinas yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P. 63 /Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  adalah sbb:

A. NASKAH DINAS ARAHAN
01. Peraturan
02. Pedoman
03. Petunjuk Pelaksanaan
04. Standar Operasional Prosedur (SOP)
05. Surat Edaran
06. Keputusan
07. Penetapan Angka Kredit
08. Instruksi
09. Surat Perintah
10. Surat Tugas

B. NASKAH DINAS KORESPONDENSI
1. Nota Dinas
2. Memorandum
3. Surat Dinas
4. Surat Undangan

C. NASKAH DINAS KHUSUS
01. Surat Perjanjian
02. Surat Kuasa
03. Berita Acara
04. Surat Keterangan
05. Surat Pengantar
06. Pengumuman
07. Surat Izin
08. Surat Panggilan
09. Surat Pernyataan Pelantikan
10. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
11. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan

D. LAPORAN
E. TELAAHAN STAF
F. FORMULIR
G. NASKAH DINAS ELEKTRONIK

Biasanya di level pelaksana seperti saya naskah dinas yang sering digunakan sehingga perlu dipahami adalah surat dinas, surat tugas dan laporan

Pengertian Surat Dinas
Surat Dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar instansi/organisasi yang bersangkutan atau di dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Susunan Surat Dinas 
A. Kepala
  1. Kop naskah dinas, yang berisi lambang negara dan nama jabatan (untuk pejabat negara) atau logo dan nama instansi (untuk non pejabat negara) secara simetris;
  2. Nomor, sifat, lampiran dan hal, yang diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah kop naskah dinas;
  3. Tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor;
  4. Kata “Yth.”, yang ditulis di bawah “Hal”, diikuti dengan nama jabatan yang dikirimi surat;
  5. Alamat surat, yang ditulis di bawah “Yth.”

B. Batang Tubuh
bagian batang tubuh surat dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup.

C. Kaki, bagian kaki surat dinas terdiri dari :
  1. nama jabatan, ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma;
  2. tanda tangan pejabat;
  3. nama lengkap pejabat/penanda tangan, ditulis dengan huruf awal kapital;
  4. cap dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan;
  5. tembusan, yang memuat nama jabatan pejabatpenerima (jika ada).

Hal yang perlu diperhatikan
  1. Kop naskah dinas hanya digunakan pada halaman pertama surat dinas; 
  2. Jika surat dinas disertai lampiran, pada kolom lampiran dicantumkan jumlahnya; 
  3. Hal, berisi pokok surat sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca.

CONTOH SURAT DINAS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
CONTOH SURAT DINAS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas
Kewenangan penandatanganan naskah dinas lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur sebagai berikut :

A. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

01. Peraturan;
02. Peraturan Bersama;
03. Keputusan;
04. Pedoman;
05. Petunjuk Pelaksanaan;
06. Instruksi;
07. Standar Operasional Prosedur (SOP);
08. Surat Edaran;
09. Surat Perintah;
10. Surat Tugas;
11. Surat Dinas;
12. Memorandum;
13. Surat Undangan;
14. Surat Perjanjian;
15. Surat Kuasa;
16. Berita Acara;
17. Surat Keterangan;
18. Surat Pengantar;
19. Pengumuman;
20. Laporan.

B. Pejabat eselon I selain Staf Ahli/Staf Khusus "atas nama" Menteri LHK

01. Keputusan ;
02. Instruksi;
03. Standar Operasional Prosedur (SOP);
04. Surat Edaran;
05. Surat Perintah;
06. Surat Tugas;
07. Surat Dinas;
08. Memorandum;
09. Nota Dinas;
10. Surat Undangan;
11. Surat Perjanjian;
12. Surat Kuasa;
13. Berita Acara;
14. Surat Keterangan;
15. Surat Pengantar;
16. Pengumuman;
17. Laporan.

C. Pejabat eselon I selain Staf Ahli/Staf Khusus, atas wewenang jabatannya
  1. Peraturan;
  2. Keputusan;
  3. Instruksi;
  4. Standar Operasional Prosedur (SOP);
  5. Surat Edaran;
  6. Surat Perintah;
  7. Surat Tugas;
  8. Surat Dinas;
  9. Memorandum;
  10. Nota Dinas;
  11. Surat Undangan;
  12. Surat Perjanjian;
  13. Surat Kuasa;
  14. Berita Acara;
  15. Surat Keterangan;
  16. Surat Pengantar;
  17. Pengumuman;
  18. Laporan;

D. Pejabat Eselon II 
  1. Standar Operasional Prosedur (SOP);
  2. Surat Edaran;
  3. Surat Dinas;
  4. Surat Perintah;
  5. Surat Tugas;
  6. Memorandum;
  7. Nota Dinas;
  8. Surat Undangan;
  9. Berita Acara;
  10. Surat Keterangan;
  11. Surat Pengantar;
  12. Pengumuman;
  13. Laporan.

E. Pejabat Eselon III Pusat atas wewenang jabatannya 
  1. Surat Perintah;
  2. Surat Tugas;
  3. Memorandum;
  4. Nota Dinas;
  5. Surat Undangan;
  6. Berita Acara;
  7. Surat Keterangan;
  8. Surat Pengantar;
  9. Laporan.

F. Pejabat Eselon III Daerah (Kepala UPT) atas wewenang jabatannya
  1. Surat Keputusan yang bersifat intern;
  2. Surat Dinas;
  3. Memorandum;
  4. Nota dinas;
  5. Surat Undangan;
  6. Surat Perjanjian;
  7. Berita Acara;
  8. Surat Keterangan;
  9. Surat Pengantar;
  10. Laporan;
  11. Pengumuman.

G. Pejabat Eselon IV (Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi / Kepala Sub Bidang) 
  1. Nota Dinas;
  2. Memorandum;
  3. Surat Undangan;
  4. Berita Acara;
  5. Surat Keterangan;
  6. Surat Pengantar;
  7. Laporan;
  8. Telaahan Staf.
H. Dalam hal Pejabat Eselon IV (Kepala Seksi) berkedudukan jauh dari Pejabat Eselon III, selain Menandatangani naskah dinas pada huruf G di atas dapat menandatangani surat dinas dengan tembusan kepada Pejabat Eselon III yang bersangkutan.

Contoh Penomoran Surat Dinas

Contoh Penomoran Surat Dinas KLHK


Pada saat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P. 63 /Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai berlaku, maka :

  1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 44 /Menhut-II/ 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan; dan 
  2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Untuk lebih jelasnya silahkan download pdf Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.63 /Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah ini:
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.63 /Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dapat diatur dengan Peraturan Eselon I sesuai bidang tugasnya.

Direktur Jenderal yang telah mengatur lebih lanjut  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.63 /Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Ditjen KSDAE dengan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : P.1/KSDAE/SET/SET.1/5/2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Read more