PENANGANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LEPAS LIAR BARANG BUKTI
PENANGANAN BARANG BUKTI

Kita penegak hukum boleh berbangga atas keberhasilan pengungkapan kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang barang buktinya dalam jumlah besar, tapi kebanggaan itu akan lebih baik lagi jika diiringi dengan kemampuan pengelolaan barang bukti yang profesional.

Pengaduan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Perusakan Hutan

M HARIYANTO
Pengaduan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Perusakan Hutan

"Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup". (Pasal 65 ayat (5) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009)
Entah kenapa pemerintah menggunakan kata “PENGADUAN” bukan “LAPORAN” untuk penyampaian informasi dugaan pelanggaran dibidang Lingkungan Hidup atau Kehutanan, dalam ketentuan UUPPLH dan UU Kehutanan bahwa selain sanksi administrasi pelanggaran dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dincam dengan sanksi pidana. Dalam perspektif hukum pidana ada perbedaan antara DELIK ADUAN (Klacht delict) dengan DELIK BIASA, jangan sampai salah paham bahwa walaupun ada meknisme pengaduan pada dugaan pelanggaran dibidang Lingkungan Hidup atau Kehutanan, tetapi jika pelanggaran tersebut merupakan delik/tindak pidana, tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa pelanggaran/kejahatan tersebut merupakan delik aduan (Klacht delict)

LOGO SPORC

Pengertian SPORC 
Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) adalah:
Satuan Polhut yang mempunyai keahlian dan keterampilan khusus di bidang penanganan gangguan keamanan hutan dan penegakan hukum bidang kehutanan. (Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.45/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2017 Tentang Seragam Dan Perlengkapan Polisi Kehutanan Dan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat )

TANDA KEPANGKATAN POLISI KEHUTANAN (POLHUT) TERBARU 2017

Tanda Pangkat Polisi Kehutanan (POLHUT) dan SPORC adalah tanda kepangkatan yang sesuai dengan pangkat dan golongan seorang Polhut dan SPORC atau tanda kepangkatan pejabat struktural tertentu yang sesuai dengan eselonisasi jabatan seorang Polhut Pembina.

Ada perubahan sedikit pada tanda pangkat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.45/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2017 Tentang Seragam Dan Perlengkapan Polisi Kehutanan Dan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1013| Dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.71/Menhut-II/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Pakaian, Atribut Dan Kelengkapan Seragam Polisi Kehutanan, perbedaan yang kasat mata adalah pada tanda pangkat polhut III D dan logo kementerian. sebelumnya pangkat polhut III D gambar balok empat atau strip empat sekarang dah niru niru Polisi Beneran atau TNI,  kalo jaman dulu dikenal dengan pangkat Mayor nih :D

Seperti inilah gambar Pangkat Polhut III D  terbaru mulai 20 Juli 2017
PANGKAT POLHUT III D TERBARU

SERAGAM DAN PERLENGKAPAN POLISI KEHUTANAN (POLHUT) DAN SATUAN POLISI KEHUTANAN REAKSI CEPAT (SPORC) TERBARU 2017

Perbedaan Polhut dengan SPORC

Polisi Kehutanan (Polhut) adalah:
Pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberi wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) adalah:
Satuan Polhut yang mempunyai keahlian dan keterampilan khusus di bidang penanganan gangguan keamanan hutan dan penegakan hukum bidang kehutanan.

DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP BAGI KEGIATAN YG SUDAH ADA IZIN USAHA TETAPI BELUM ADA DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

izin lingkungan
izin lingkungan

28 Desember 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Mempunyai Dokumen Lingkungan Hidup, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2118.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (corporate crime) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Manakala korporasi melakukuan tindak pidana bagaimanakah pertanggungjawaban pidananya ?

PASAL SANKSI PIDANA PELAKU PEMBAKARAN HUTAN ATAU LAHAN

kebakaran hutan dan lahan

Kebakaran/pembakaran  Hutan dan Lahan menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkannya menjadi monster yang merusak kehidupan, Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Berikut adalah Pasal sanksi pidana bagi pelaku pembakaran atau orang yang membakar hutan dan lahan:

HIMPUNAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017
HIMPUNAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2017

Perlengkapan Masyarakat Mitra Polhut (MMP)

Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan yang selanjutnya disingkat MMP adalah kelompok masyarakat sekitar hutan yang membantu Polhut dalam pelaksanaan perlindungan hutan dibawah koordinasi, pembinaan dan pengawasan intansi pembina. (Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P4.56/Menhut-II/2014 Tentang Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan)

SONOKELING MASUK DAFTAR APPENDIX II CITES

Pohon Sonokeling (Dalbergia latifoliamerupakan salah satu tanaman agroforestri yang populer di Indonesia. Pohon ini ditanam dalam sistem tumpangsari, diselingi dengan aneka tanaman pangan seperti padi ladang, jagung, ubi kayu, atau kacang-kacangan, daun pohon sonokeling dimanfaatkan untuk pakan ternak dan pupuk, Sonokeling terutama dimanfaatkan kayunya, yang memiliki pola-pola yang indah, ungu bercoret-coret hitam, atau hitam keunguan berbelang dengan coklat kemerahan. Kayu ini biasa digunakan untuk membuat mebel, almari, serta aneka perabotan rumah berkelas tinggi. Venirnya yang bernilai dekoratif digunakan untuk melapisi permukaan kayu lapis mahal. Karena sifatnya yang baik, kayu sonokeling juga sering digunakan untuk membuat barang ukiran dan pahatan, barang bubutan, alat-alat musik dan olahraga, serta perabot kayu bengkok seperti gagang payung, tongkat jalan dan lain-lain hijau, kayu sonokeling juga kuat dan awet, sehingga tidak jarang digunakan dalam konstruksi seperti untuk kusen, pintu dan jendela, serta untuk membuat gerbong kereta api. Atau untuk peralatan seperti gagang kapak, palu, bajak dan garu, serta untuk mesin-mesin giling-gilas. Selain itu, sonokeling dipakai pula dalam pembuatan lantai parket.