DOKUMEN PENGANGKUTAN KAYU HUTAN ALAM TERBARU 2016

Dokumen izin pengangkutan kayu

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43 /Menlhk-Setjen/ 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.60 /Menlhk/Setjen/ Kum.1/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.43 /Menlhk-Setjen/ 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam yang mencabut Peraturan Menteri Kehutanan No.: P.41/Menhut-II/ 2014, maka kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran pengujian, penandaan, pengangkutan atau peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu, dilaksanakan secara self assessment melalui SIPUHH.
SIPUHH ONLINE
SIPUHH ONLINE

Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) adalah:
serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kayu. 

DOKUMEN ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU 
Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Dokumen SKSHH hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan. Pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima. (Pasal 10 PerMenLHK No. P.43 /Menlhk-Setjen/ 2015)

Pasal 16 Undang Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa "Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". jika larangan ini dilanggar maka dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000 dan paling banyak Rp 2.500.000.000; apabila yang melakukan kejahatan korporasi dapat dikenai sanksi pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000, dan paling banyak Rp 15.000.000.000 (Pasal 88 ayat 1 dan 2); sanksi pidana tersebut dapat juga dikenakan terhadap barang siapa yang memalsukan atau menggunakan SKSHH palsu. 

Dokumen SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan :
  1. Kayu bulat dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan, TPK Antara, Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) dan industri primer; 
  2. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer. (Pasal 11 ayat 1 PerMenLHK No. P.43 /Menlhk-Setjen /2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam)

Nota Angkutan digunakan untuk menyertai :
  1. pengangkutan arang kayu dan/ataukayu daur ulang; 
  2. pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; 
  3. pengangkutan KO dari TPT-KO; 
  4. pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk; 
  5. pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu. 

PENERBIT DOKUMEN SKSHHK dan Nota Angkutan SKSHHK

  • DOKUMEN SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH yang merupakan karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) sesuai kompetensinya, Penetapan nomor seri dan penyediaan blanko SKSHHK dilakukan melalui Aplikasi SIPUHH.
  • Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawan pemegang izin.
  • SKSHH untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari pemegang hak atas tanah /IPK/IPPKH diterbitkan oleh WASGANIS PHPL PKB yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi (Pasal 1 angka 4 PERMENLHK Nomor P.60 /Menlhk/Setjen/ Kum.1/ 2016)

PERLAKUAN DOKUMEN PENGANGKUTAN KAYU di TEMPAT TUJUAN 
  • SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu bulat dilakukan verifikasi di tempat tujuan oleh GANISPHPL PKB melalui Aplikasi SIPUHH, GANISPHPL PKB adalah karyawan pemegang izin yang diangkat dan diberi wewenang oleh pemegang izin untuk menerima kayu bulat. 
  • SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu olahan dilakukan pencatatan di tempat tujuan penerima tanpa melalui Aplikasi SIPUHH. 
  • SKSHHK yang diterima di industri pengrajin/industri rumah tangga dilakukan pencatatan oleh penerima tanpa melalui Aplikasi SIPUHH.
  • Pengangkutan hasil hutan kayu yang menggunakan alat angkut darat dan tidak mengalami pergantian alat angkut di pelabuhan penyeberangan atau ferry maupun pelabuhan umum, maka tidak perlu diterbitkan dokumen angkutan baru. 
  • Dalam hal pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu yang transit dan bongkar di pelabuhan umum/dermaga mengalami perubahan tujuan sebagian atau seluruhnya, maka GANISPHPL penerima kayu melakukan pencatatan penerimaan SKSHHK melalui Aplikasi SIPUHH dan menerbitkan SKSHHK baru. 

DOKUMEN PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN LELANG
  • Pengangkutan kayu hasil lelang baik sekaligus maupun bertahap wajib disertai bersama-sama Surat Angkutan Lelang (SAL) yang diterbitkan oleh WAS-GANISPHPL sesuai kompetensinya yang ada di Dinas Provinsi. 
  • Pengangkutan lanjutan hasil hutan lelang berupa kayu bulat dan/atau kayu olahan disertai bersama-sama Nota Angkutan dengan dilampiri foto copy SAL. 

Untuk lebih jelasnya silahkan baca peraturan perundang-undangan terkait:
  1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.60 /Menlhk/Setjen/ Kum.1/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.43 /Menlhk-Setjen/ 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam (lihat di sini)
  2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam (baca di sini) 
  3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam (baca di sini) 
  4. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.2/PHPL-IPHH/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam (baca di sini)

Artikel Terkait

1 komentar so far

Dokumen apakah yg dipakai untuk mengangkut kb sisa indusri veneer?


EmoticonEmoticon